Good Governance Research Newspaper

Akuntansi Sektor Publik lalu Good Governance

Pengertian governance dapat diartikan sebagai panduan mengelola urusan-urusan publik. Universe Bank memberikan definisi governance sebagai ”the way condition power is employed in controlling economic and social resources for development of society”. Sementara tersebut, United Land Development System (UNDP) mendefinisikan governance sebagai " the exercise of political, economic, and administrative authority to deal with a nation's affair at all levels”. Pada hal di sini., World Financial institution lebih menekankan pada panduan pemerintah mengatur sumber daya sosial lalu ekonomi bagi kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan dalam aspek politik, ekonomi, kemudian administratif pada pengelolaan negeri. Jika merujuk pada system World Lender dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan very good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baugs. Sementara tersebut, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sturdy dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan korupsi baik selakuala, menurut, politik maupun administratif, melakukan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sifat lembaga pemerintahan bertentangan dengan sektor swasta. Berikut adalah sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lyn yang dikemukakan oleh Baswir (2000: 9), adalah: 1 . Keinginan mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatannya. 2 . Ia tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi selakuala, menurut, kolektif dengan seluruh warga negara, kemudian pemilikan di sini. tidak dibuktikan oleh adanya pemilikan saham yang meraih diperjualbelikan / diperdagangkan. three or more. Sumbangan penduduk terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak wujud hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima penduduk dari pemerintah. Demikian pula sebaliknya.

Bastian (2003: 60) mengatakan yakni dari sisi kebijakan offentlich, sektor offentlich dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan pajak.

UNDP mendefinisikan karakteristik dari Great Governance sebagai berikut: a. Participation. Keterlibatan masyarakat di dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas basis kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. b. Secret of Regulation. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara segera dapat dihasilkan oleh yang membutuhkan. d. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. e. Complaisances orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih besar. f. Value. Setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan kemudian keadilan. g. Efficiency & effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) serta berhasil supaya (efektif). l. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. we. Strategic eyesight. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi dalam ke depan. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik serta Sektor Swasta

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya meraih juga diaplikasikan oleh bezirk swasta, seperti tugas bagi mengahsilkan segenap jenis pelayanan publik, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Tetapi, untuk tugas tertentu kehadiran sektor offentlich tidak dapat digantikan oleh sektor...



Banking Situation in Bangladesh Essay

Related

Category

News